Downloads & Free Reading Options - Results

Artikel ini terbit di Jurnal Lex Jurnalica, Volume 14 Nomor 2 Tahan 2017 - Universitas Esa Unggul Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Berbagai upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di dalam kehidupan masyarakat yang kadang-kadang dijumpai terhadap penyimpangan perilaku dikalangan anak. Anak yang berhdapan dengan hukum di Wilayah hukum Polresta Sawahlunto adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) kasus, dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang anak, kasus yang menonjol perbuatan cabul diikuti dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana perjudian. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative. Latar belakang masalah dalam penelitan ini, bagaimana perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Sawahlunto? 2) Bagaimana peran dan kendala pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di dalam proses penyidikan? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menanggulangi kendala yang ada? Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Sawahlunto naik turun. Peran pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di dalam proses penyidikan sudah cukup baik, tetapi ada beberapa kendala (eksternal dan internal) di dalam melaksanakan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian polres Sawahlunto sudah melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Ilmu Hukum, Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak, Ilmu Fiqh, Fiqh Keluarga, Ilmu Pendidikan, Tarbiyatul Athfal LKKNU, LPBHNU, LBMNU, JQH-NU, RMI-NU, LP Ma'arif NU, PERGUNU, IPPNU, IPNU, Fatayat NU, GP Ansor, Muslimat NU

Terbit di Jurnal Advokasi, Volume 4, Nomor 2, 2013 - STIH Padang. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP, menyatakan bahwa: ”Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara lima belas tahun”. Sedangkan menurut Pasal 340 KUHP menyatakan: ”Barangsiapa dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun ”. Kenakalan anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, seorang anakpun bisa melakukan tindak pidana pembunuhan. Tulisan ini akan membahas perlindungan anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 2, 2017. Indonesia sudah dianggap negara yang darurat kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban, terutama kasus kekerasan seksual pada anak, maka Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diundang menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak memberikan jera kepada pelaku kejahatan seksual. Pro-kontra hukuman kebiri muncul setelah pemerintah berencana menerapkan hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Pihak yang pro berargumen hukuman kebiri diperlukan karena kasus kekerasan seksual sudah dalam tahap darurat. Sementara pihak yang kontra menolak hukuman kebiri berdasarkan beberapa argumen. Ada yang menolak karena mempertanyakan efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perppu ini hadir atas keadaan gawat yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menggantikan undang-undang yang ada, yang telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Penulis tidak percaya aturan ini bisa menurunkan jumlah kekerasan seksual terhadap anak. Sampai saat ini belum ada kajian yang menunjukan hukuman kebiri berdampak signifikan menurunkan jumlah kekerasan seksual. Seharusnya yang dibina adalah mental, psikologis dan iman pelaku bukan menghukum pelaku.